Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Ekonomi
- Pengertian iLmu Ekonomi
Istilah ‘ekonomi’ berasal dari bahasa Yunani oikonomia, yaitu
gabungan kata oikos-nomos. Oikos berarti rumah tangga, sedangkan nomos
berarti aturan. Oikonomia mengandung arti aturan yang berlaku untuk
memenuhi kebutuhan hidup dalam suatu rumah tangga.
Secara istilah, ilmu ekonomi yaitu ilmu yang mempelajari berbagai
tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas
dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas.
Berdasarkan ruang lingkupnya, ilmu ekonomi terbagi dalam kedua kajian
yakni Ekonomi Mikro dan Ekonomi Makro. Adapun pengertiannya yaitu
sebagai berikut :
ü Ekonomi Mikro
Ekonomi Mikro adalah bagian dari ilmu ekonomi yang menganalisa
bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian (dalam
lingkup kecil) seperti harga, biaya produksi, perilaku produsen,
perilaku konsumen, permintaan, penawaran, teori produksi, elastisitas,
dan lain-lain.
Ekonomi mikro mempelajari bagaimana rumah tangga individual atau
perusahaan pengambil keputusan dan melakukuan interaksi di pasar
tertentu. Contohnya seperti bagaimana harga suatu barang terbentuk?
Bagaimana menentukan harga? Bagaimana memproduksi untuk mencapai tingkat
paling efisien? Bagaimana perusahaan memperoleh laba maksimum?
Bagaimana konsumen memperoleh kepuasan maksimum?
ü Ekonomi Makro
Ekonomi Makro adalah bagian dari ilmu ekonomi yang menganalisis
kegiatan perekonomian secara keseluruhan (dalam lingkup luas) seperti
inflasi, pendapatan nasional, kesempatan kerja, pengangguran, kebijakan
fiskal, kebijakan moneter, neraca pembayaran, investasi, dan lain-lain.
Ekonomi Makro mengkaji fenomena perekonomian secara menyeluruh atau
luas. Contoh : inflasi, pengangguran, pendapatan nasional, kesempatan
kerja, pengangguran, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, neraca,
pembayaran, investasi, dan pertumbuhan ekonomi.
Kedua kajian tersebut pada dasarnya adalah menjelaskan mekanisme dari kegiatan ekonomi.
Adapun jenis-jenis analisis ilmu ekonomi yaitu sebagai berikut :
ü Teori Ekonomi (Analysa Economic), yakni ilmu yang
menerangkan hubungan peristiwa-peristiwa ekonomi kemudian merumuskan
hubungan-hubungan itu dalam suatu hokum ekonomi. Contoh : Hukum
Permintaan (Jika harga suatu barang naik maka jumlah barang yang diminta akan berkurang. Jika harga barang turun maka jumlah barang yang diminta akan bertambah), Hukum Penawaran (Jika
harga barang naik maka jumlah yang ditawarkan akan bertambah. Jika
harga barang turun maka jumlah yang ditawarkan akan berkurang), Teori Produksi, dan lain-lain.
ü Ekonomi Deskriptif (Descriptive Economics), yakni ilmu
yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari wujud dalam
perekonomian. Contohnya seperti keadaan petani di Jawa Tengah, inflasi
yang meningkat pada tahun 1998, dan lain-lain.
ü Ekonomi terapan (Aplied Economics), yakni ilmu ekonomi
yang mengkaji tentang kebijakan-kebijakan yang perlu dilaksanakan dalam
mengatasi masalah-masalah ekonomi. Contoh : Ekonomi Moneter, Ekonomi
Koperasi, Ekonomi Perusahaan, dan lain-lain.
Pada intinya, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mengakui realitas
kelangkaan lalu memikirkan cara mengorganisasikan masyarakat dalam suatu
acara yang menghasilkan pemanfaatan sumber daya ekonomi yang paling
efisien. Disinilah ilmu ekonomi memberikan kontribusinya (sumbangan)
yang unik. Pengkajian ilmu ekonomi dilakukan dalam dua tingkatan.
Pertama, pengkajian berdasarkan keputusan rumah tangga individual dan
perusahaan. Dapat dikaji interaksi rumah tangga individual dan
perusahaan di pasar untuk barang dan jasa tertentu. Kedua, dapat dikaji
operasi perekonomian secara menyeluruh yang merupakan kumpulan dari
semua pengambil keputusan di semua pasar.
- Perbedaan Ekonomi Mikro dan Ekonomi Makro
Adapun perbedaan antara Ekonomi Mikro dan Ekonomi Makro dapat dibedakan dari tiga aspek yaitu sebagai berikut :
Aspek | Ekonomi Mikro | Ekonomi Makro |
Harga | Harga adalah nilai dari suatu komoditas (barang tertentu saja) | Harga adalah nilai dari komoditas secara agregat (keseluruhan) |
Unit Analisis | Pembahasan tentang kegiatan ekonomi secara individual. Contoh : permintaan dan penawaran, perilaku produsen, perilaku konsumen, pasar, penerimaan, biaya, laba atau rugi perusahaan. | Pembahasan tentang kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Contoh : pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, investasi, dan kebijakan ekonomi. |
Tujuan Analisis | Lebih menitik beratkan pada analisa tentang cara mengalokasikan sumber daya supaya dapat dicapai kombinasi yang tepat. | Lebih menitik beratkan pada analisa tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap perekonomian secara menyeluruh. |
- Contoh Penerapan Konsep Ekonomi Mikro dan Ekonomi Makro
- Ekonomi Mikro
- Interaksi antara produsen dan konsumen di pasar untuk mencapai kesepakatan harga.
- Kenaikan harga minyak di pasar
- Penurunan jumlah produksi padi.
- Penentuan harga jual beras.
- Penetapan harga keseimbangan
- Ekonomi Makro
- Kenaikan defisit anggaran pemerintah.
- Pengangguran yang terus meningkat.
- Tingkat kemiskinan tinggi.
- Ketidakmerataan pembangunan di setiap daerah.
- Ketidakmerataan distribusi pendapatan masyarakat.
- Peran dan Fungsi Pemerintah di Bidang Ekonomi
Dalam upaya peningkatan kehidupan ekonomi, individu, dan anggota
masyarakat tidak hanya tergantung pada peranan pasar melalui sektor
swasta. Peran pemerintah dan mekanisme pasar (interaksi permintaan dan
penawaran pasar) merupakan hal yang bersifat komplementer (bukan
substitusi) dengan pelaku ekonomi lainnya.
Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi (rumah tangga
pemerintah), memiliki fungsi penting dalam perekonomian yaitu berfungsi
sebagai stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Adapun penjelasannya
sebagai berikut :
- § Fungsi Stabilisasi, yakni fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hokum, pertahanan, dan keamanan.
- § Fungsi Alokasi, yakni fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan, dan telepon.
- § Fungsi Distribusi, yakni fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat.
Perlunya peran dan fungsi pemerintah dalam perekonomian, yaitu sebagai berikut:
ü Pembangunan ekonomi dibanyak negara umumnya terjadi akibat
intervensi pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung.
Intervensi pemerintah diperlukan dalam perekonomian untuk mengurangi
dari kegagalan pasar (market failure) seperti kekakuan harga monopoli dan dampak negatif kegiatan usaha swasta contohnya pencemaran lingkungan.
ü Mekanisme pasar tidak dapat berfungsi tanpa keberadaan aturan yang
dibuat pemerintah. Aturan ini memberikan landasan bagi penerapan
aturan main, termasuk pemberian sanksi bagi pelaku ekonomi yang
melanggarnya. Peranan pemerintah menjadi lebih penting karena mekanisme
pasar saja tidak dapat menyelesaikan semua persoalan ekonomi. Untuk
menjamin efisiensi, pemerataan dan stabilitas ekonomi, peran dan fungsi
pemerintah mutlak diperlukan dalam perekonomian sebagai pengendali
mekanisme pasar.
Kegagalan pasar (market failure) adalah suatu istilah untuk
menyebut kegagalan pasar dalam mencapai alokasi atau pembagian sumber
daya yang optimum. Hal ini khususnya dapat terjadi jika pasar didominasi
oleh para pemasok monopoli produksi atau konsumsi dan sebuah produk
mengakibatkan dampak sampingan (eksternalitas), seperti rusaknya
ekosistem lingkungan.
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, negara atau pemerintah
memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan ekonomi, terutama yang
berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa. Barang dan jasa tersebut
sangat diperlukan masyarakat dan disebut sebagai kebutuhan publik.
Kebutuhan publik meliputi dua macam barang, yaitu barang dan jasa publik
dan barang dan jasa privat. Adapun penjelasannya sebagai berikut :
- Barang dan jasa publik adalah barang dan jasa yang pemanfaatannya dapat dinikmati bersama. Contoh barang dan jasa publik yaitu jalan raya, fasilitas kesehatan, pendidikan, transportasi, air minum, dan penerangan. Dengan pertimbangan skala usaha dan efisiensi, negara melakukan kegiatan ekonomi secara langsung sehingga masyarakat dapat lebih cepat dan lebih murah dalam memanfaatkan barang dan jasa tersebut.
- Barang dan jasa privat adalah barang dan jasa yang diproduksi dan penggunaannya dapat dipisahkan dari penggunaan oleh orang lain. Contoh : pembelian pakaian akan menyebabkan hak kepemilikan dan penggunaan barang berpindah kepada orang yang membelinya. Barang ini umumnya diupayakan sendiri oleh masing-masing orang.
Selain itu, peran penting pemerintah baik secara langsung dan tidak
langsung didalam di dalam kehidupan ekonomi adalah untuk menghindari
timbulnya eksternalitas, khususnya dampak sampingan bagi lingkungan alam
dan sosial. Pada umumnya sektor pasar (sektor swasta) tidak mampu
mengatasi dampak eksternalitas yang merugikan seperti pencemaran
lingkungan yang timbul karena persaingan antar lembaga ekonomi.
Misalnya, sebuah pabrik tekstil yang berada dalam pasar persaingan
sempurna. Menurut standar industri yang sehat, pabrik tersebut
seharusnya membangun fasilitas pembuangan limbah. Akan tetapi, mereka
membuangnya kesungai. Jika pemerintah tidak mengambil tindakan tegas,
dengan memaksa pabrik tersebut membangun fasilitas pembuangan limbah
pabrik akan semakin banyak penduduk yang merasa dirugikan atas limbah
atau polusi yang diakibatkan adanya kegiatan dalam pabrik tersebut.
Selain memberi peringatan kepada tersebut, pemerintah juga mengenakan
pajak polusi untuk mendanai kerugian-kerugian yang lain.
Pada intinya, pemerintah ikut serta dalam kegiatan perekonomian
supaya menanggulangi kegagalan pasar sehingga tidak adanya eksternalitas
yang merugikan banyak pihak. Adapun bentuk dari peran pemerintah yakni
dengan melakukan intervensi baik secara langsung maupun tidak
langsung. Dibawah ini merupakan penjelasannya :
- Intervensi Pemerintah dalam Perekonomian
Untuk mengatasi kegagalan pasar (market failure) seperti
kekakuan harga, monopoli, dan eksternalitas yang merugikan maka peran
pemerintah sangat diperlukan dalam perekonomian suatu negara. Peranan
ini dapat dilakukan dalam bentuk intervensi secara laungsung maupun
tidak langsung. Berikut adalah intervensi pemerintah secara langsung dan
tidak langsung dalam penentuan harga pasar untuk melindungi konsumen
atau produsen melalui kebijakan penetapan harga minimum (floor price) dan kebijakan penetapan harga maksimum (ceiling price).
- a. Intervensi Pemerintah secara Langsung
- 1. Penetapan Harga Minimum (floor price)
Penetapan harga minimum atau harga dasar yang dilakukan oleh
pemerintah bertujuan untuk melindungi produsen, terutama untuk produk
dasar pertanian. Misalnya harga gabah kering terhadap harga pasar yang
terlalu rendah. Hal ini dilakukan supaya tidak ada tengkulak
(orang/pihak yang membeli dengan harga murah dan dijual kembali dengan
harga yang mahal) yang membeli produk tersebut diluar harga yang telah
ditetapkan pemerintah. Jika pada harga tersebut tidak ada yang membeli,
pemerintah akan membelinya melalui BULOG (Badan Usaha Logistik)
kemudian didistribusikan ke pasar. Namun, mekanisme penetapan harga
seperti ini sering mendorong munculnya praktik pasar gela, yaitu pasar
yang pembentukan harganya di luar harga minimum. Untuk mengetahui
proses terbentuknya harga minimum, dapat dilihat pada Kurva 5.1 sebagai
berikut :
- 2. Penetapan Harga Maksimum (ceiling price)
Penetapan harga maksimum atau Harga Eceran Tertinggi (HET) yang
dilakukan pemerintah bertujuan untuk melindungi konsumen. Kebijakan HET
dilakukan oleh pemerintah jika harga pasar dianggap terlalu tinggi
diluar batas daya beli masyarakat (konsumen). Penjual tidak
diperbolehkan menetapkan harga diatas harga maksimum tersebut. Contoh
penetapan harga maksimum di Indonesia antara lain harga obat-obatan
diapotek, harga BBM, dan tariff angkutan atau transportasi seperti tiket
bus kota, tarif kereta api dan tarif taksi per kilometer. Seperti
halnya penetapan harga minimum, penetapan harga maksimum juga mendorong
terjadinya pasar gelap.
Adapun proses Penetapan Harga Maksimum (ceiling price) dapat di lihat dalam kurva 5.2 sebagai berikut :
- b. Intervensi Pemerintah secara Tidak Langsung
- 1. Penetapan Pajak
Kebijakan penetapan pajak dilakukan oleh pemerintah dengan cara
mengenakan pajak yang berbeda-beda untuk berbagai komoditas. Misalnya
untuk melindungi produsen dalam negeri, pemerintah dapat meningkatkan
tarif pajak yang tinggi untuk barang impor. Hal tersebut menyebabkan
konsumen membeli produk dalam dalam negeri yang harganya relatif lebih
murah.
Adapun proses penetapan pajak dapat di lihat sebagai berikut :
- Pemberian Subsidi
Pemerintah dapat melakukan intervensi atau campur tangan dalam
pembentukan harga pasar yaitu melalui pemberian subsidi. Subsidi
biasanya diberikan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan penghasil
barang kebutuhan pokok. Subsidi juga diberikan kepada perusahaan yang
baru berkembang untuk menekan biaya produksi supaya mampu bersaing
terhadap produk-produk impor. Kebijakan ini ditempuh pemerintah dalam
upaya pengendalian harga untuk melindungi produsen maupun konsumen
sekaligus untuk menekan laju inflasi.
Adapun proses dari pemberian subsidi dapat di lihat sebagai berikut :
- Masalah-Masalah yang Dihadapi Pemerintah di Bidang Ekonomi
Permasalahan ekonomi tidak hanya meliputi masalah-masalah mikro
seperti kekakuan harga, monopoli, dan eksternalitas yang memerlukan
intervensi pemerintah. Permasalahan ekonomi juga terjadi dalam lingkup
ekonomi makro yang memerlukan kebijakan pemerintah. Dinegara-negara
sedang berkembang, pada umumnya terdapat tiga masalah besar pembangunan
ekonomi. Ketiga masalah tersebut berkaitan dengan kemiskinan,
kesenjangan ekonomi, dan pengangguran yang terus meningkat. Permasalahan
ekonomi makro Indonesia dalam membangun negara sebenarnya tidak hanya
sebatas itu. Inflasi yang tidak terkendali, ketergantungan terhadap
impor dan utang luar negeri merupakan masalah pemerintah dalam bidang
ekonomi makro.
Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut :
- Masalah Kemiskinan
Kemiskinan merupakan suatu keadaan ketidakmampuan yang bersifat
ekonomi (ekonomi lemah) jadi dimana seseorang tidak dapat memenuhi
kebutuhan pokok (kebutuhan primer) karena pendapatannya rendah.
Kemiskinan terjadi karena beberapa faktor. Karena rendahnya pendapatan
yang menyebabkan rendahnya daya beli. Selain itu karena rendahnya
pendidikan masyarakat sehingga masyarakat tidak mendapatkan hidup yang
layak.
Untuk mengatasi kemiskinan yaitu dengan cara membatu masayarakat
pemerintah melakukan program ‘Program Inpres Desa Tertinggal’ atau IDT,
pemberian kredit untuk para petani dan pengasuh kecil berupa ‘Kredit
Usaha Kecil’ atau KUK, Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), Program
Kawasan Terpadu (PKT), Program Gerakan Orang Tua Asuh (GN-OTA), Raskin,
Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta program-program lainnya.
Kemiskinan merupakan masalah utama yang dihadapi pemerintah. Memang
sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengatasinya. Namun kita
semua juga haruslah ikut serta dalam upaya pengentasan kemiskinan karena
kita merupakan mahluk sosial yang beragama. Dimulai dari upaya kecil
dan nantinya akan melakukan perubahan besar.
Solusi atas masalah kemiskinan yang dapat kita upayakan yaitu dengan
dimulai dari diri sendiri, mulai detik ini, dan hingga akhir nanti.
Maksudnya kalian sebagai pelajar, belajarlah dengan tekun untuk masa
depan diri kalian sendiri serta nantinya akan berkembang potensi positif
kalian untuk berguna bagi masyarakat. Contohnya, jika kalian belajar
dengan tekun maka kalian membentuk diri sebagai pribadi yang intelektual
serta berakhlak mulia. Potensi positif tersebut dapat digunakan untuk
memperoleh pekerjaan yang layak sehingga pendapatan yang kalian
dapatkan akan membuat kalian jauh dari kemiskinan dan pendapatan
tersebut dapat kalian sisihkan untuk membantu sesama seperti membagikan
sembako atau kebutuhan-kebutuhan lainnya, berpartisipasi aktif dalam
kegiatan sosial, dan lain-lain.
2. Masalah Keterbelakangan
Keterbelakangan merupakan suatu keadaan yang kurang baik jika
dibandingkan dengan keadaan lingkungan lainnya. Keterbelakangan dalam
hal ini maksudnya adalah ketertinggalan dengan negara lain di lihat dari
berbagai aspek serta berbagai bidang.
Dilihat dari penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK),
Indonesia masih dikategorikan sebagai negara sedang berkembang. Ciri
lain dari negara sedang berkembang adalah rendahnya tingkat pendapatan
dan pemerataannya, rendahnya tingkat kemajuan dan pelayanan fasilitas
umum/publik, rendahnya tingkat disiplin masyarakat, rendahnya tingkat
keterampilan penduduk, rendahnya tingkat pendidikan formal, kurangnya
modal, dan rendahnya produktivitas tenaga kerja, serta lemahnya tingkat
manajemen usaha.
Untuk mengatasi masalah keterbelakangan tersebut, pemerintah berupaya
meningkatkan kualitas SDM dengan melakukan program pendidikan seperti
wajib belajar 9 tahun dan mengadakan pelatihan-pelatihan seperti Balai
Latihan Kerja (BLK). Selain itu, melakukan pertukaran tenaga ahli,
melakukan transfer teknologi dari negara-negara maju.
Masalah keterbelakangan merupakan masalah yang harus kita atasi
bersama. Karena kita merupakan subjek atau obejek dari permasalahan ini.
Upaya yang dapat kita lakukan adalah dengan memiliki semangat ingin
maju sehingga kita memiliki hasrat untuk belajar dan belajar terus.
Negara kita belum dikategorikan sebagai negara maju. Kita sebagai
masyarakatnya haruslah membantu pemerintah untuk mengejar ketertinggalan
dari segala bidang dengan negara lain. Upaya yang dapat dilakukan
adalah dengan meningkatkan IPTEK karena merupakan kunci untuk mengatasi
masalah keterbelakangan. Apa yang dapat kalian lakukan untuk mengatasi keterbelakangan ? Kalian
harus belajar dengan tekun. Jika kalian pintar maka kalian dapat
melakukan sesuatu yang berguna seperti mengikuti olympiade mata
pelajaran atau kegiatan-kegiatan lainnya yang akan mengangkat nama
negara dimata dunia. Selain itu, kalian semestinya menjaga pembangunan
seperti fasilitas publik yang telah dilakukan pemerintah. Jangan sampai
merusaknya karena jika rusak maka akan membutuhkan biaya untuk
memperbaikinya. Selain itu, pembangunan yang dilakukan pemerintah
semestinya dipergunakan dengan baik jangan sampai diabaikan karena
pembangunan tersebut dibangun dengan menggunakan biaya yang tidak
sedikit. Contohnya seperti kebiasaan membuang sampah sembarangan,
tindakan anarki seperti kerusuhan, korupsi, mutu pendidikan rendah
karena banyak peserta didik yang kurang memenuhi standar nilai,
pelanggaran lalu lintas, dan lain-lain sehingga akan banyak hal yang
dirugikan dan membutuhkan biaya untuk mengatasinya. Jadi kita sebagai
warga negara yang baik semestinya membantu pemerintah supaya menjadi
negara maju dengan menjadi warga negara yang tidak menjadi beban atau
merugikan negara serta menjadi warga negara yang produktik sehingga
dapat berguna bagi bangsa.
3. Masalah Pengangguran dan Keterbatasan Kesempatan Kerja
Pengangguran merupakan suatu kondisi kurang produktif atau pasif
sehingga kurang mampu menghasilkan sesuatu. Sedangkan keterbatasan
kesempatan kerja merupakan suatu keadaan kekurangan peluang untuk
mendapatkan pekerjaan karena tidak dapat masuk dalam kuota atau
pekerjaan yang tersedia.
Masalah pengangguran dan keterbatasan kesempatan Kerja saling
berhubungan satu sama lainnya. Masalah pengangguran timbul karena adanya
ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja yang tersedia. Hal ini
terjadi karena Indonesia sedang mengalami masa transisi perubahan
stuktur ekonomi dari negara agraris menjadi negara industri.
Untuk mengatasi masalah tersebut maka solusinya adalah dengan
melaksanakan program pelatihan bagi tenaga kerja sehingga tenaga kerja
memiliki keahlian yang sesuai dengan lapangan yang tersedia, pembukaan
investasi-investasi baru, melakukan program padat karya, serta
memberikan penyuluhan dan informasi yang cepat mengenai lapangan
pekerjaan.
Supaya kita tidak menjadi pengangguran karena kurangnya kesempatan
kerja maka kita dapat berupaya secara aktif sehingga menjadi produktif
yang pada akhirnya kita tidak ketergantungan pada pekerjaan yang telah
tersedia. Lebih baik kita menciptakan pekerjaan yakni berwirausaha dari
pada kita ketergantungan pada pekerjaan yang belum pasti kita akan
dapatkan. Kalaupun kita tidak dapat menciptakan pekerjaan maka kita
harus bersiap untuk bersaing dengan para pencari pekerja baik dari dalam
negeri maupun luar negeri. Untuk itu, kalian semestinya memanfaatkan
kegiatan belajar dengan baik untuk memupuk ilmu pengetahuan serta
kepribadian yang baik supya kita memiliki kompetensi atau kemampuan
untuk bersaing dalam mendapatkan pekerjaan. Dalam mendapatkan pekerjaan,
yang perlu diperhatikan bukan nilai dari pendidikan formal
(sekolah,kuliah) dan non-formal (kursus ketrampilan,kepribadian, serta
pengalaman) saja yang dijadikan bahan pertimbangan utama namun penerapan
atau aplikasi dari ilmu pengetahuan yang dimiliki. Artinya percuma
jika nilai tinggi di ijazah tetapi setelah diuji kembali tidak dapat
membuktikannya. Maka kalian disaat ujian janganlah membiasakan mencontek
atau bekerja sama supaya mendapatkan nilai yang tinggi.
4. Masalah Kekurangan Modal
Masalah kekurangan modal adalah salah satu ciri penting bagi setiap
negara yang memulai proses pembangunan. Kekurangan modal tidak hanya
mengahambat kecepatan pembangunan ekonomi yang dapat dilaksanakan tetapi
dapat menyebabkan kesulitan negara tersebut untuk lepas dari
kemiskinan.
Pemerintah banyak melakukan program-program bantuan modal salah
satunya yakni PNPM MANDIRI. Selain pemerintah, badan usaha juga membantu
dalam masalah kekurangan modal seperti bank, koperasi, BUMN seperti
PLN dan lain-lain.
Untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan melakukan
program-program yang meningkatan kualitas SDM atau peningkatan
investasi menjadi lebih produktif. Kekurangan modal dapat diatasi secara
bijak dengan tidak meminjam kepada retenir. Lebih baik meminjam kepada
koperasi karena koperasi jasa yang dikenakan bersifat menurun dan kita
akan mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU). Kalaupun dirasa tidak akan
mampu mengembalikan pinjaman maka semestinya kita berfikir kreatif
dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
5. Masalah Pemerataan Pendapatan
Pemerataan pendapatan bukan berarti pendapatan masyarakat harus sama.
Pemerataan pendapat supaya keadaan masyarakat semakin membaik bukan
semakinrendah. Pemerataan Pendapatan merupkan upaya untuk membantu
masyarakat yang ekonominya rendah supaya tidak jauh terpojok. Artinya
untuk menghindari dari adanya gap atau batas antara yang kaya dan yang miskin. Jadi supaya yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin.
Ketidakmerataan pendapatan terjadi karena sebagian besar pembangunan
Indonesia terkonsentrasi hanya dikota-kota besar saja. Oleh sebabitulah
supaya pendapatan masyarakat merata, perlu perhatian pemerintah yang
didukung oleh masyarakat untuk bersama meningkatkan pelayanan kualitas
publik, meningkatkan kualitas SDM dan SDA supaya dapat mengatasi
ketidakmerataan pendapatan. Penerapan pajak bagi masyarakat yang
berpenghasilan tinggi lebih dicermati lagi untuk subsidi silang bagi
masyarakat yang ekonominya masih rendah.
Apa yang dapat kalian lakukan untuk membantu pemerintah dalam masalah
ini ? kalian semestinya memiliki sikap tenggang rasa jangan sombong.
Maksudnya jika kalian memiliki rezeki lebih, berbagilah dengan lainnya.
Jangan kalian sombong dengan harta yang dimiliki karena akan
mengakibatkan kecemburuan sosial. Kita semestinya membantu sesama baik
dengan uang, tenaga, dan pikiran supaya dapat meningkatkan pendapatannya
(taraf hidupnya)
- Inflasi
Inflasi atau kenaikan harga umum secara terus-menerus dianggap
berbahaya karena dapat menyebabkan dampak negtif seperti menurunkan
tingkat kesejahteraan rakyat, memburuknya distribusi pendapatan, dan
mengganggu stabilitas ekonomi.
Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi adalah sebagai berikut :
a. Tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa
b. Tuntutan kenaikan upah dari pekerja.
c. Kenaikan harga barang impor
d. Penambahan penawaran uang dengan cara mencetak uang baru
e. Kekacauan politik dan ekonomi seperti yang pernah terjadi di Indonesia tahun 1998. Akibatnya angka inflasi mencapai 58,5%.
Untuk mengatasi masalah inflasi salah satu caranya yakni dengan
operasi pasar untuk meninjau harga supaya harga tidak terlalu tinggi
dipasaran, memberikan subsidi untuk membantu masyarakat yang ekonominya
masih rendah, dan menurunkan pajak untuk meringankan beban produsen dan
konsumen.
- Ketergantungan terhadap Impor dan Utang Luar Negeri
Tingkat ketergantungan yang tinggi dari pemerintah dan sektor swasta
terhadap impor dan utang luar negeri merupakan masalah pembangunan.
Impor yang tinggi jelas akan mengurangi cadangan devisa negara. Jika
cadangan devisa berkurang, stabilitas ekonomi nasional akan lemah. Utang
luar negeri merupakan suatu masalah serius pemerintah. Jika suatu
negara memiliki utang luar negeri masalah yang muncul adalah menyangkut
beban utang. Semestinya pemerintah berupaya meningkatkan pertumbuhan
ekspor supaya cadangan devisa (pendapatan negara) menjadi bertambah
serta mengurangi kebiasaan utang. Lebih baik memanfaatkan sumber daya
yang ada secara kreatif tidak tergantung pada bantuan dari pihak luar.
Untuk mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi, pemerintah
menggunakan kebijakan-kebijakan tertentu. Secara garis besar, terdapat
tiga kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi makro. Kebijakan tersebut
adalah sebagai berikut :
- Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal berhubungan erat dengan kegiatan pemerintah sebagai
pelaku sektor publik. Kebijakan fiskal dalam penerimaan pemerintah
dianggap sebagai suatu cara untuk mengatur mobilisasi dana domestik,
dengan instrumen utamanya perpajakan. Dinegara sedang berkembang seperti
Indonesia, kebijakan moneter dan kebijakan luar negeri belum berjalan
seperti yang diharapkan. Dengan demikian, peranan kebijakan fiskal
dalam bidang perekonomian menjadi semakin penting.
Kebijakan Fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah
untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian pada saat kondisi yang
lebih baik. Caranya yaitu mengatur penerimaan dan pengeluaran
pemerintah.
Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pajak (T) dan pengeluaran
pemerintah (G). Kebijakan fiskal pemerintah dapat bersifat ekspansif
maupun kontraktif. Kebijakan yang bersifat ekspansif dilakukan pada saat
perekonomian sedang menghadapi masalah pengangguran yang tinggi.
Tindakan yang dilakukan pemerintah adalah dengan memperbesar pengeluaran
pemerintah (misalnya menambah subsidi kepada rakyat kecil) atau
mengurangi tingkat pajak. Adapun kebijakan fiskal kontraktif adalah
bentuk kebijakan fiskal yang dilakukan pada saat perekonomian mencapai
kesempatan kerja penuh atau menghadapi inflasi. Tindakan yang dilakukan
adalah mengurangi pengeluaran pemerintah atau memperbesar tingkat
pajak.
- Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi yang digunakan Bank
Indonesia sebagai otoritas moneter, untuk mengendalikan atau mengarahkan
perekonomian pada kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan
mengatur jumlah uang yang beredar (JUB) dan tingkat suku bunga.
Kebijakan moneter tujuan utamanya adalah mengendalikan jumlah uang yang
beredar (JUB).
Kebijakan moneter mempunyai tujuan yang sama dengan kebijakan ekonomi
pemerintah lainnya. Perbedaannya terletak pada instrumen kebijakannya.
Jika dalam kebijakan fiskal pemerintah mengendalikan penerimaan dan
pengeluaran pemerintah maka dalam kebijakan moneter Bank Sentral (Bank
Indonesia) mengendalikan jumlah uang yang bersedar (JUB).
Melalui kebijakan moneter, Bank Sentarl dapat mempertahankan,
menambah, atau mengurangi JUB untuk memacu pertumbuhan ekonomi sekaligus
mempertahankan kestabilan harga-harga. Berbeda dengan kebijakan
fiskal, kebijakan moneter memiliki selisih waktu (time lag)
yang relatif lebih singkat dalam hal pelaksanaannya. Hal ini terjadi
karena Bank Sentral tidak memerlukan izin dari DPR dan kabinet untuk
melaksanakan kebijakan-kebijakan untuk mengatasi masalah yang sedang
dihadapi dalam perekonomian.
Kebijakan moneter memiliki tiga instrumen, yaitu operasi pasar terbuka (open market operation), kebijakan tingkat suku bunga (discount rate policy) dan rasio cadangan wajib (reserve requirement ratio). Adapun penjelasannya sebagai berikut :
1. Operasi pasar terbuka ( open market operation )
Yaitu kebijakan pemerintah mengendalikan jumlah uang yang bredar
dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah.
Di Indonesia operasi pasar terbuka dilakukan dengan menjual atau
membeli Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang
(SPBU).
- Fasilitas Diskonto ( Discount Rate )
Salah satu fasilitasnya yaitu adanya tingkat bunga diskonto yang
maksudnya adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah atas bank-bank
umun yang meminjam ke bank sentral.
Jika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka
pemerintah melakukan suatu cara yaitu menurunkan tingkat bunga penjaman
(tingkat diskonto). Dengan tingkat bunga pinjaman yang lebih murah,
maka keinginan bank-bank untuk meminjam uang dari bank sentral menjadi
lebih besar, sehingga jumlah uang yang beredar bertambah dan
sebaliknya.
3. Rasio Cadangan Wajib ( Reserve Requirement Ratio )
Penetapan ratio cadangan wajib juga dapat mengubah jumlah uang yang
beredar. Jka rasio cadangan wajib diperbesar, maka kemampuan bank
memberikan kredit akan lebih kecil dibandingkan sebelumnya.
Selain ketiga instrumen yang bersifat kuantitatif tersebut, pemerintah dapat melakukan himbauan moral (moral suasion).
Misalnya untuk mengendalikan jumlah uang beredar (JUB) di masyarakat,
Bank Indonesia melalui Gubernur Bank Indonesia memberi saran supaya
perbankan mengurangi pemberian kredit ke masyarakat atau ke
sektor-sektor tersebut.
Kebijakan moneter dapat bersifat ekspansif maupun kontraktif.
Kebijakan moneter ekspansif dilakukan pemerintah jika ingin menambah
jumlah uang beredar di masyarakat atau yang lebih dikenal kebijakan uang
longgar (easy money policy). Sebaliknya, jika pemerintah
ingin mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat, kebijakan moneter
yang ditempuh adalah kebijakan moneter kontraktif atau yang lebih
dikenal kebijakan uang ketat (tight money policy). Selain itu
dalam melaksanakan kebijakan moneter, Bank Sentral dapat menggunakan
tiga instrumen, yaitu operasi pasar terbuka (open market operation), kebijakan tingkat suku bunga (discount rate policy) dan rasio cadangan wajib (reserve requirement ratio).
- Kebijakan Perdagangan Luar Negeri
Kebijakan Perdagangan Luar Negeri merupakan salah satu bagian
kebijakan ekonomi makro. Kebijakan Perdagangan Luar Negeri adalah
peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang mempengaruhi struktur atau
komposisi dan arah transaksi perdagangan serta pembayaran internasional.
Karena merupakan salah satu bagian dari kebijakan ekonomi makro maka
kebijakan perdagangan internasional bekerja sama dengan baik dengan
kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.
Tujuan dari kebijakan perdagangan luar negeri yaitu sebagai berikut :
- Melindungi kepentingan nasional dari pengaruh negatif yang
berasal dari luar negeri seperti dampak inflasi di luar negeri terhadap
inflasi di dalam negeri melalui impor atau efek resesi ekonomi dunia
(krisis global) pertumbuhan ekspor Indonesia.
- Melindungi industri nasional dari persaingan barang-barang impor.
- Menjaga keseimbangan neraca pembayaran sekaligus menjamin
persediaan valuta asing (valas) yang cukup, terutama untuk kebutuhan
impor dan pembayaran cicilan serta bunga utang luar negeri.
- Menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil.
- Meningkatkan kesempatan kerja.
Kebijakan perdagangan luar negeri terbagi menjadi dua macam, yaitu :
- Kebijakan Pengembangan atau Promosi Ekspor
Tujuan Kebijakan Pengembangan atau Promosi Ekspor adalah untuk
mendukung dan meningkatkan pertumbuhan ekspor. Tujuan kebijakan ini
dapat dicapai dengan berbagai kebijakan, antara lain kebijakan
perpajakan dalam berbagai bentuk, misalnya pembebasan atau keringanan
pajak ekspor dan penyediaan fasilitas khusus kredit perbankan bagi
eksportir.
- Kebijakan Proteksi atau Kebijakan Impor
Kebijakan Proteksi atau Kebijakan Impor bertujuan untuk melindungi
industry di dalam negeri dari persaingan barang-barang impor. Kebijakan
proteksi dapat diterapkan dengan berbagai instrumen, baik yang
berbentuk tarif maupun non tarif. Proteksi-proteksi yang dilakukan
dengan tidak menggunakan tarif disebut non-tariff barriers.
Hambatan yang termasuk ke dalam hambatan non-tarif, antara lain kuota,
subsidi, diskriminasi harga, larangan impor, premi, dan dumping.
Pada intinya, masalah-masalah dalam bidang ekonomi yang dihadapi
pemerintah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi kita
sebagai warga negara yang baik semestinya ikut membantu dalam
mengatasinya. Banyak cara yang dapat diupayakan dimulai dengan melakukan
program-program serta kebijakan-kebijakan. Hal tersebut tidak akan
berjalan dengan baik tanpa kerja sama masyarakatnya. Untuk itu,
masyarakat semsetinya sudah dapat memposisikan dirinya untuk membantu
supaya pembangunan yang dilakukan pemerintah tersebut berjalan dengan
baik dengan cara tidak menjadi beban atau kendala bagi pemerintah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar